Muhammad Farhan Ingin Sistem Zonasi Dihapus jika Terpilih Jadi Wali Kota Bandung 2024

PIKIRAN RAKYAT – Calon Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, berencana menghapus sistem zonasi sekolah jika terpilih dalam Pilwalkot Bandung 2024. Menurutnya, sistem zonasi saat ini tidak efektif dan bahkan merugikan siswa.

Farhan menjelaskan, sistem zonasi belum bisa diterapkan sepenuhnya karena persebaran sekolah negeri di Bandung belum merata. Sistem ini baru bisa berjalan dengan baik jika setiap kelurahan memiliki SMP negeri dan setiap kecamatan memiliki SMA/SMK negeri.

“Karena belum semua kelurahan ada SMP negeri, belum semua kecamatan ada SMA/SMK negeri,” kata Farhan saat bertemu warga di Babakan Sembung, Kelurahan Sekeloa, Kecamatan Coblong, Kota Bandung.

Ia menilai, penerapan sistem zonasi yang dipaksakan merugikan masyarakat, terutama siswa dan orangtua. “Saya mengerti kegelisahan ibu-ibu. Itu menimbulkan ketidakadilan,” ujarnya pada Minggu, 3 November 2024.

Karena itu, Farhan menyatakan akan mengusulkan kepada Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah untuk menghapus sistem zonasi. “Saya akan mengusulkan ke Pak Menteri (dikdasmen) agar sistem zonasi dihapus,” kata Farhan, yang langsung disambut tepuk tangan dari warga yang hadir.

Farhan juga optimis bahwa kegelisahan terkait zonasi ini tidak hanya dirasakan warga Bandung saja. “Warga dan kepala daerah yang lain pun sepertinya merasakan kondisi yang sama,” ujarnya.

Namun, Farhan mengakui bahwa usulan ini mungkin tidak akan terwujud dalam waktu singkat. “Tapi proses itu panjang dan lama, bukan yang bisa selesai dalam waktu sehari,” ujarnya.

Sambil menunggu penghapusan zonasi, Farhan memastikan bahwa Pemerintah Kota Bandung akan mengambil langkah alternatif, seperti memberi subsidi bagi siswa yang bersekolah di swasta. “Sambil menunggu, dengan sistem masih zonasi, daftar dulu saja. Keterima di negeri syukur, kalaupun di swasta masuk saja. Pemerintah akan datang lagi untuk memberi subsidi. Yang penting masuk saja dulu,” katanya. Farhan menyebut subsidi ini bertujuan meringankan biaya yang ditanggung orangtua siswa di sekolah swasta. “Jadi jangan khawatir anaknya sekolah di swasta, karena tidak akan mahal. Kami akan bekerjasama dengan sekolah swasta,” katanya.

Perhatian untuk pendidikan

Lebih lanjut, Farhan menegaskan bahwa nantinya Pemerintah Kota Bandung akan memberi perhatian lebih pada pendidikan, termasuk meningkatkan rata-rata lama sekolah warga Bandung.

Saat ini, rata-rata lama sekolah warga Bandung hanya 11,5 tahun. “Jadi rata-rata berhenti di kelas II SMA. Jadi tidak punya ijazah SMA,” ujarnya.

Oleh karena itu, Pemkot Bandung nantinya akan memperluas pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM) di setiap RW, untuk memastikan warga yang putus sekolah bisa memperoleh ijazah paket C (setara SMA/SMK). “Kita akan subsidi PKBM, agar masuk ke setiap RW, untuk memastikan semua masyarakat memiliki ijazah setara SMA,” katanya.

Selain itu, warga lulusan SMA/SMK akan diberikan pelatihan keterampilan yang bekerja sama dengan lembaga pelatihan kerja. Hal ini penting untuk meningkatkan keterampilan dan daya saing warga.

“Pelatihannya macam-macam. Ada pelatihan barista, bahasa. Yang penting bisa menambah skill warga,” katanya.

Dengan langkah ini, diharapkan semakin banyak warga Bandung yang terserap di dunia kerja. “Bandung sebagai tujuan wisata ini memberikan banyak kesempatan kerja. Tinggal bagaimana kitanya meningkatkan skill, agar kesempatan kerja itu bisa kita isi sesuai keterampilan kita,” katanya.***

SUMBER