Solusi Farhan Atasi Ketimpangan Pendapatan Warga Kota Bandung

Bandung – Calon Wali Kota Bandung nomor urut 3, Muhammad Farhan mengungkap data gini ratio di Kota Bandung hampir mencapai 0,5. Angka tersebut menunjukkan tingginya ketimpangan pendapatan warga ibu kota Provinsi Jawa Barat.
Padahal, pendapatan per kapita Kota Bandung cukup besar yakni berkisar 7-8 ribu Dollar Amerika atau sekitar Rp120 juta per tahun. Dari analisis Farhan, rata-rata pendapatan warga Kota Bandung bisa sampai Rp10 juta per bulan.

Namun pada sisi lain, menurutnya rata-rata pengeluaran warga Kota Bandung hanya Rp18 juta per tahun. Ia melihat hal ini adalah ironi karena menunjukkan kesenjangan ekonomi yang sangat tinggi.

“Artinya dalam sebulan rata-rata pengeluaran warga itu Rp1,5 juta,” katanya.

“Artinya ada gap. Kalau dilihat dari spending, hampir 7 kali lipatnya. Secara makro ekonomi itu tidak sehat,” lanjut Farhan.

Sebagai calon pemimpin, ia bertekad untuk mengurangi ketimpangan ekonomi warga Kota Bandung. Farhan melihat menyudahi ketimpangan adalah hal yang sangat penting, tujuannya agar terjadi pemerataan pendapatan sehingga kesejahteraan masyarakat khususnya di kelas bawah bisa semakin terangkat.

Di hadapan warga Cisangkuy dalam agenda kunjungan kampanyenya, Farhan memaparkan kondisi ini banyak terlihat di masyarakat khususnya kalangan tidak mampu. Beragam cerita pilu pun ia dapatkan saat berkeliling bertemu dengan warga.

“Saya menyaksikan keluarga yang hidup dengan Rp50 ribu sehari. Itu berat,” ucap Farhan.

Maka dari itu, ia bertekad untuk mewujudkan perekonomian yang adil dan merata jika terpilih bersama Erwin, calon Wakil Wali Kota pasangannya. Farhan merancang banyak ide untuk mengurai masalah tersebut.

Menurutnya, pemerintah harus banyak memberikan subsidi bagi masyarakat kalangan bawah. Subsidi itu akan disalurkan untuk menunjang berbagai program yang bertujuan untuk menambah pendapatan masyarakat.

“Enggak apa-apa uangnya habis untuk subsidi. Uang rakyat kembali ke rakyat,” ucap Farhan.

Sebagai contoh, Farhan-Erwin akan memberi subsidi bagi warga yang belum memiliki ijazah setara SMA/SMK dengan menggandeng pusat kegiatan belajar masyarakat (PKBM). Tak hanya itu, nantinya warga yang sudah memiliki ijazah tersebut pun akan ditambah keterampilan/keahliannya agar semakin berpeluang terserap dunia kerja.

“Kita akan bekerjasama dengan lembaga pelatihan kerja untuk melatih masyarakat agar memiliki berbagai keahlian, sehingga bisa bersaing untuk mendapat pekerjaan,” tuturnya.

Subsidi lainnya pun akan diberikan seperti untuk guru PAUD dan honorer, kader posyandu, petugas kebersihan dan linmas, hingga petugas di rumah ibadah. Selain memperbanyak subsidi, menurutnya cara lain yang bisa dilakukan untuk mengikis kesenjangan ekonomi di masyarakat adalah dengan menggandeng warga kelas atas agar mau berdonasi.

“Kami ingin mengangkat kesejahteraan di akar rumput,” katanya seraya menyebut program bantuan sosial lainnya.

“Penting sekali, karena filantropis tak bisa dikesampingkan. High network kita ini makin banyak. Tapi orang miskin juga makin banyak. Filantropis akan sangat membantu menyelamatkan masalah ini,” tambah Farhan.

Tak hanya itu, Farhan pun berjanji tidak akan menggunakan APBD Kota Bandung untuk hal-hal yang bersifat konsumtif terutama untuk kepentingan pejabat seperti Wali Kota. Sebagai contoh, Farhan mengaku tidak ingin diberikan mobil dinas yang baru ketika dirinya menjabat.

“Pemimpin itu bikin narasi dan teladan. Hentikan konsumerisme. Saya bermimpi tidak akan membeli mobil baru untuk pejabat. Buat apa? Enggak ada gunanya. Mobil yang ada juga sudah cukup,” kata Farhan.

SUMBER